Di Indonesia
adalah salah satu contoh negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Negara
kita menggunakan perencanaan yang terpusat seperti halnya sistem ekonomi
komando, namun pengalokasian sumber daya tetap diserahkan kepada kekuatan
pasar. Penguasaan aset juga dibedakan berdasarkan kepentingannya. Untuk faktor
produksi yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak dikuasai oleh negara,
sedangkan untuk faktor produksi yang tidak terlalu berkaitan dengan kepentingan
masyarakat banyak boleh dimiliki oleh swasta ( perorangan ).
- Keadaan Perekonomian Indonesia
Sebelum Orde Baru
Pada masa
ini, sistem ekonomi Indonesia ditujukan pada pembangunan dalam segala bidang
namun dalam kenyataannya perekonomian Indonesia malah semakin parah karen KKN.
Setelah kemerdekaan kondisi perekonomian Indonesia sangat buruk, terjadi
inflasi yang sangat tinggi. Dan dalam perkembangan pada masa sistem ekonomi
orde lama terdiri dari 3 perkembangan masa yaitu :
1. Masa
Pasca Kemerdekaan ( 1945-1950 )
Pada masa
awal kemerdekaan keadaan ekonomi dan keuangan sangat buruk, yang disebabkan
oleh :
>
Inflasi yang sangat tinggi, terjadi inflasi yang sangat tinggi karena ada 3
mata uang yang berlaku di Indonesia yaitu De Javasche Bank, mata uang
pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.
>
Panglima AFNEI ( Allied forces for Netherlands east indies ) mengumumkan
berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu.
> Dan
pada bulan oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan uang kertas baru yaitu
ORI ( Oeang Republic Indonesia ) sebagai pengganti uang jepang.
=> Adapun
usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, ialah :
- Program
Pinjaman Nasional
Dilaksanakan
oleh menteri keuangan Ir.Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada
bulan juli 1946.
-Upaya
menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan
perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan
tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi
Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat
dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah
produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi
perkebunan-perkebunan.
- Pembentukan
Planning Board (Badan Perancang Ekonomi ) 19 januari 1947.
-
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera ) 1948, mengalihkan
tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
2. Masa
Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa
demokrasi liberal adalah masa dimana dalam politik maupun sistem ekonominya
menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha
nonpribumi, terutama pengusaha China. Pada akhirnya sistem ini hanya
memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
3. Masa
Demokrasi Terpimpin ( 1959-1967 )
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme ( segala-galanya diatur oleh pemerintah ) . dengan sistem ini,
diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial,
politik, dan ekonomi ( Mazhab Sosialisme ). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan
ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan
ekonomi Indonesia.
Kesimpulannya
pada masa sebelum orde baru ini terjadinya inflasi yang sangat tinggi dan juga
dikarenakan adanya mata uang yang beredar dimasyarakat Indonesia sangat banyak.
Dan disamping itu juga keadaan Indonesia pada saat itu juga adanya penjajahan
dari negara asing jadinya perekonomian Indonesia sangat terpuruk.
- Keadaan Perekonomian Indonesia
pada saat Demokrasi Ekonomi
Demokrasi
Ekonomi biasa juga disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila ( SEP ). Sistem
ekonomi pancasila mengambil beberapa kelebihan serta berusaha mengurangi
kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Negara menguasai
dan mengatur aset atau faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat ( contoh : pelabuhan, air minum , listrik , kereta api ), namun
sektor swasta juga diberi kesempatan berusaha dibidang lain yang tidak dikuasai
pemerintah.
Dasar dari
Sistem Ekonomi Pancasila adalah UUD 1945 Pasal 33 yang memuat ayat-ayat sebagai
berikut :
- Ayat (1)
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asa kekeluargaan.
- Ayat (2)
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
- Ayat (3)
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- Ayat (4)
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Berdasarkan
UUD 1945, bentuk usaha yang memilih ikatan kekeluargaan dan paling sesuai
dengan masyarakat Indonesia ialah koperasi. Namun, tidak berarti bahwa semua
usaha di Indonesia harus dijalankan dalam bentuk koperasi. Begitu juga dengan
bidang yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup orang banyak, tidak
harus selalu dikuasai oleh negara, sekarang sudah mulai dikelola sebagian oleh
swasta.
>
Ciri Ekonomi Pancasila :
1. Peranan
negara tetap penting meskipun tidak terlalu besar, seperti dalam perekonomian
komando. Seperti halnya peranan negara, peranan swasta juga cukup besar
meskipun tidak terlalu mendominasi, seperti halnya di perekonomian liberal.
Sistem Ekonomi Pancasila menyeimbangkan antara peranan swasta dan peranan
pemerintah sehingga masing-masing dapat maju dan berkembang.
2.
Sistem ekonomi tidak di dominasi dengan buruh ( seperti sosialis ) maupun modal
( seperti kapitalis ) melainkan didasarkan atas asa kekeluargaan.
3. Produksi
dikerjakan oleh semua pihak dengan diawasi anggota masyarakat.
4. Negara
menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan
dipergunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya.
Jadi, dalam
sistem Ekonomi Pancasila harus dihindarkan sistem ekonomi liberal yang bebas
maupun sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi yang liberal akan menyebabkan
eksploitasi atau pemerasan kepada manusia. Selain itu, dapat memunculkan
persaingan yang tidak sehat, seperti monopoli atau pemusatan kegiatan ekonomi
hanya pada kelompok masyarakat tertentu saja. Sebaliknya, sistem komando akan
mematikan sektor swasta karena peran negara yang terlalu besar.
PEREKONOMIAN
INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN SETELAH ORDE BARU
- Keadaan Ekonomi pada masa Orde
Baru
-
Supersemar merupakan surat perintah yang dikeluarkan pada tanggal 11 maret
1966. Surat peritah itu dibuat oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto.
-
Untuk memulihkan keadaan setelah peristiwa G 30 S/PKI pemerintah membuat
surat perintah sebelas maret yang dikenal dengan istilah Supersemar.
-
Pada masa Orde Baru , pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menata
kehidupan masyarakat.
-
Dengan pembangunan tersebut , tercapai kemajuan dalam berbagai bidang.
-
Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan fondasi yang kokoh.
-
Akibatnya ketika diterpa krisis moneter , ekonomi Indonesia mudah rapuh.
-
Dan Supersemar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru.
-
Penerapan ekonomi terpimpin pada masa orde lama ternyata telah
menyebabkan perekonomian Indonesia sangat buruk.
-
Pada masa Orde Baru pemerintah melaksanakan pembangunan di berbagai bidang,
seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan rakyat, politik, dan pertahanan
keamanan. Langkah pertama yang diambil ialah dengan merencanakan program
perbaikan yaitu program : [1]penyelamatan [2]stabilitas dan rehabilitas
[3]pembangunan.
-
Sesuai dengan Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966, pemerintah memproritaskan pada
pencukupan sandang dan pangan , pengendalian inflasi, rehabilitasi prasarana
ekonomi, dan peningkatan ekspor.
-
Pada masa Orde Baru pertanian adalah basis perokonomian Indonesia.
-
Dengan mengandalkan devisa dari ekspor, kredit luar negeri , dan badan keuangan
internasional IMF perekonomian Indonesia mencapai kemajuan..
-
Namun pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan
ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia tidak
mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dengan fondasi yang rapuh
Jadi
kesimpulannya pada masa Orde Baru perekonomian Indonesia sangat rapuh karena
pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan landasan ekonomi yang mantap. Hal
itu mengakibatkan pada krisis ekonomi dunia ekonomi Indonesia tidak mampu
bertahan sebab fondasi ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh.
- Perekonomian Indonesia Setelah
Orde Baru
Iklim
kebangsaan setelah Orde Baru menunjukan suatu kondisi yang sangat mendukung
untuk memulai dilaksanakannya sistem ekonomi yang sesungguhnya diinginkan
rakyat Indonesia. Setelah melalui masa-masa penuh tantangan pada periode 1945
sampai periode 1965, semua tokoh negara yang duduk dalam pemerintahan sebagai
wakil rakyat sepakat untuk kembali menempatkan sistem ekonomi kita pada
nilai-nilai yang telah tersirat dalm UUD 1945. Dengan demikian sistem demokrasi
ekonomi dan sistem Pancasila kembali satu-satunya acuan bagi pelaksanaan semua
kegiatan ekonomi selanjutnya.
Awal Orde
Baru di warnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir diseluruh sektor
kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Rehabilitasi ini terutama ditujukan
untuk :
>
Membersihkan segala aspek kehidupan dari sisa-sisa paham dan sistem
perekonomian yang lama.
>
Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang
berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi
secara umum.
=>
Tercatat Bahwa :
- Tingkat
inflasi tahun 1966 sebesar 650%
- Tingkat
inflasi tahun 1967 sebesar 120%
- Tingkat
inflasi tahun 1968 sebesar 85%
- Tingkat
inflasi tahun 1969 sebesar 9,9%
Dari data
diatas menjadi jelas mengapa rencana pembangunan lima tahun pertama (REPALITA
1) baru dimulai pada tahun 1969.